MENTERI KEHUTANAN
Raja Juli Antoni
STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN KEHUTANAN
WAKIL MENTERI KEHUTANAN
Rohmat Marzuki S.Hut
DITJEN PERHUTANAN SOSIAL
Catur Endah Prasetyani P., S.Si, M.T
DITJEN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
SEKRETARIAT JENDERAL
Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
INSPEKTORAT JENDERAL
Drs. Djoko Poerwanto
DITJEN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Ir. Laksmi Wijayanti, M.C.P.
STAF AHLI BIDANG REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN
Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.
STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P.
STAF AHLI BIDANG PERUBAHAN IKLIM
Dr. Haruni Krisnawati, S.Hut., M.Si.
MENTERI KEHUTANAN
Raja Juli Antoni
WAKIL MENTERI KEHUTANAN
Rohmat Marzuki S.Hut
Wakil MenteriDITJEN PERHUTANAN SOSIAL
Catur Endah Prasetyani P., S.Si, M.T
DITJEN PENEGAKAN HUKUM KEHUTANAN
Dr. Dwi Januanto Nugroho, S.Hut., M.B.A.
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
Drh. Indra Exploitasia, M.Si.
DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN
Ade Tri Ajikusumah, S.E., M.Si.
DITJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc.
INSPEKTORAT JENDERAL
Drs. Djoko Poerwanto
DITJEN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.
DITJEN PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
Ir. Laksmi Wijayanti, M.C.P.
SEKRETARIAT JENDERAL
Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
STAF AHLI BIDANG REVITALISASI INDUSTRI KEHUTANAN
Novia Widyaningtyas, S.Hut., M.Sc.
STAF AHLI BIDANG EKONOMI DAN PERDAGANGAN INTERNASIONAL
Ir. Dida Migfar Ridha, M.Si.
STAF AHLI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
Fahrizal Fitri, S.Hut., M.P.
STAF AHLI BIDANG PERUBAHAN IKLIM
Dr. Haruni Krisnawati, S.Hut., M.Si.
Deskripsi Tugas dan Fungsi Kementerian
(Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan)
Tugas Organisasi (Pasal 5)
Kementerian Kehutanan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
Fungsi Organisasi
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri pengolahan hasil hutan, perhutanan sosial, serta perlindungan dan penegakan hukum di bidang kehutanan. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian. Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur di lingkungan Kementerian. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.
Ruang Lingkup / Kewenangan Kementerian Kehutanan
Kementerian Kehutanan dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara Pasal 2 angka 34. Dalam Pasal 3 ayat (3) disebutkan bahwa Kementerian Kehutanan termasuk dalam Kementerian Kelompok II yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Pasal 17 tentang Kementerian Negara dimana menteri merupakan pembantu Presiden yang menangani suatu departemen pemerintahan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kementerian Kehutanan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.