Siaran Pers

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menjadi tuan rumah Regional Knowledge Sharing of ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks yang diselenggarakan di Jakarta pada 4–5 Agustus 2026. Kegiatan yang diinisiasi oleh ASEAN Working Group on Social Forestry (AWG-SF), RECOFTC, dan ClientEarth tersebut bertujuan memperkuat tata kelola perhutanan sosial yang efektif, transparan, dan inklusif di negara-negara anggota ASEAN.

Lokakarya ini mempertemukan perwakilan dari 11 negara anggota ASEAN, Sekretariat ASEAN, serta pejabat dan pemangku kepentingan bidang kehutanan Indonesia. Para peserta bertukar pengalaman mengenai perkembangan kebijakan, praktik baik, inovasi, serta tantangan dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perhutanan sosial di masing-masing negara.

Direktur Pengendalian Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan, Marcus Octavianus Susatyo, mengatakan bahwa kerja sama perhutanan sosial di tingkat ASEAN terus berkembang melalui berbagai forum regional, pedoman bersama, dan pertukaran pengetahuan antarnegera. “Kolaborasi ini menjadi fondasi penting untuk menyelaraskan kebijakan nasional dengan aspirasi regional, memperkuat kepastian tenurial, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan,” ujar Marcus.

Pedoman ASEAN Guiding Principles for Effective Social Forestry Legal Frameworks dikembangkan oleh AWG-SF bersama RECOFTC dan ClientEarth sejak 2019. Pedoman tersebut menjadi kerangka bersama untuk memperkuat lingkungan hukum dan kelembagaan perhutanan sosial di Asia Tenggara, termasuk dalam memperluas akses masyarakat adat dan komunitas lokal terhadap skema perhutanan sosial serta pengelolaan hutan berkelanjutan.

Lokakarya tahun 2026 ini melanjutkan rangkaian penguatan kapasitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Pada 2024, lokakarya regional mengidentifikasi sejumlah prioritas penerapan pedoman tersebut di tingkat nasional. Selanjutnya, pada 2025, program pelatihan nasional bagi instansi kehutanan Indonesia dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan mengidentifikasi berbagai tantangan prosedural dalam pelaksanaan perhutanan sosial.

Selama dua hari, setiap delegasi negara menyampaikan perkembangan, capaian, dan tantangan pelaksanaan perhutanan sosial. Pembahasan juga mencakup pembaruan regulasi, model implementasi yang dapat direplikasi, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, penyederhanaan prosedur, pendampingan kelompok, serta pengembangan akses pasar bagi usaha perhutanan sosial.

Perwakilan dari ClientEarth untuk Jepang dan Asia Tenggara, Azam Hawari, menyampaikan bahwa berbagai tantangan praktis dan prosedural yang dihadapi petugas dan masyarakat di lapangan menjadi pengalaman penting untuk dipertukarkan antarnegera. “Tidak ada satu negara yang memiliki seluruh jawaban. Karena itu, forum ini menjadi penting untuk saling belajar, berbagi pengalaman, dan menemukan solusi yang dapat diterapkan sesuai dengan konteks masing-masing negara,” katanya.

Melalui kegiatan ini, negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat memperkuat kerja sama regional sekaligus menerjemahkan komitmen dan kebijakan perhutanan sosial menjadi langkah-langkah implementasi yang lebih konkret. Penguatan tata kelola perhutanan sosial diharapkan dapat memberikan kepastian akses kelola bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, serta mendukung pengelolaan hutan yang lestari dan berkelanjutan.

Penanggung jawab berita: Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri, Ristianto Pribadi

• Website: www.kehutanan.go.id

• Youtube: Kementerian Kehutanan

• Facebook: Kementerian Kehutanan

• Instagram: Kemenhut

• Twitter/X: @kemenhut_ri

Tentang ASEAN Working Group on Social Forestry

ASEAN Working Group on Social Forestry merupakan jaringan kerja sama pemerintah di kawasan Asia Tenggara yang bertujuan memperkuat kerja sama perhutanan sosial melalui pertukaran informasi dan pengetahuan. Dalam kerja sama ini, Indonesia berperan sebagai Lead Country AWG-SF.

AWG-SF melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada ASEAN Senior Officials on Forestry serta melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, lembaga penelitian, akademisi, sektor swasta, dan para ahli terkait.